ARDnusantara.cpm, TEMBILAHAN – Mereka adalah garda terdepan yang tak pernah libur: datang saat warga sakit di tengah malam, mengurus surat kematian, menangani kasus pencurian, narkoba, hingga mendamaikan sengketa tetangga dan masalah rumah tangga. Tapi di Kabupaten Indragiri Hilir, pengabdian itu seolah tak dihargai.
Honorarium Ketua RT dan RW macet berbulan-bulan. Ada yang belum menerima pembayaran sejak tahun 2025, sedangkan untuk periode 2026 pun belum ada tanda-tanda akan dicairkan.
"Kami disebut akar rumput pemerintahan, tapi rasanya justru kami yang paling dilupakan dan terabaikan," keluh seorang Ketua RW di Kecamatan Tembilahan, Rabu (4/6/2026).
Keluhan serupa datang dari sejumlah Ketua RT dan RW se-Kelurahan Tembilahan Kota dan Tembilahan Hulu Mereka mengaku sudah lima bulan tak menerima honor. Kondisi yang sama juga dialami oleh rekan-rekan mereka di wilayah kecamatan lain di seluruh Inhil.
"Masih ada sisa beberapa bulan tahun 2025 yang belum dibayar, sampai hari ini untuk tahun 2026 pun belum ada kejelasan kapan cair," ungkap salah satu Ketua RW dengan nada kecewa mendalam.
Seorang Ketua RT menambahkan, beban tugas yang dipikul tak sebanding dengan nasib yang diterima. "Kami siap siaga 24 jam, kapan saja warga butuh kami harus datang. Tapi dapur kami juga butuh makan, Pak. Honor ini nilainya memang kecil, tapi sangat berarti buat kami," tegasnya.
Selama ini, RT dan RW menjadi ujung tombak pelayanan dasar. Warga pertama kali datang ke mereka untuk mengurus KTP, Kartu Keluarga, pengajuan bantuan sosial, surat keterangan miskin, hingga meminta solusi saat ada perselisihan. Tanpa peran mereka, roda pelayanan publik di tingkat paling bawah pasti terganggu.
Ironisnya: Honor yang nilainya jauh di bawah Upah Minimum Regional itu justru yang paling sering tersendat. Sementara tunjangan dan hak pejabat di tingkat atas berjalan lancar tanpa hambatan.
Di tengah situasi ini, keberadaan Forum RT/RW pun dipertanyakan. Seharusnya wadah ini menjadi corong suara dan tameng perlindungan bagi anggotanya. Sebagai jembatan penghubung ke Pemerintah Daerah, forum wajib menyampaikan aspirasi ini secara tegas kepada Lurah, Camat, hingga Bupati. Bukan justru diam membisu.
"Kami berharap ada langkah nyata dari Pemkab Inhil. Jangan sampai kami yang ada di garda terdepan justru sesak napas duluan karena urusan hidup," harap salah satu pengurus.
Keterlambatan ini bukan sekadar soal uang. Ini menyangkut rasa hormat dan penghargaan atas pengabdian. Jika semangat para "akar rumput" ini pudar karena terabaikan, bagaimana mungkin roda pemerintahan di tingkat paling bawah bisa tetap kuat dan berjalan baik?
Honorarium RT/RW bukanlah sedekah. Itu adalah hak yang diatur peraturan, bentuk pengakuan negara atas pengabdian mereka sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang hadir di setiap gang dan perumahan.
Kepada Bupati Inhil: Dengarkanlah jeritan ini sebelum akar yang menopang pelayanan warga ini benar-benar layu. Dan kepada pimpinan Forum RT/RW: Tunjukkanlah fungsimu, jangan sampai organisasi ini hanya ada di atas kertas dan acara seremonial belaka.
Redaksi.
