ARDnusantara.com, TEMBILAHAN – Harapan besar para petani kelapa Indragiri Hilir (Inhil) terhadap program hilirisasi industri kelapa kembali menjadi sorotan tajam. Janji pembangunan sejumlah pabrik pengolahan yang sempat digaungkan pemerintah pusat hingga kini belum terlihat realisasinya.
Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Publik dan Konsolidasi Perjuangan Rakyat yang digelar Aliansi Masyarakat Sipil Bersatu Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat (21/8/2026), dengan tema “Negara Harus Hadir untuk Keadilan Tata Niaga Kelapa.”
Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, menegaskan persoalan kelapa di daerah ini bukan semata-mata soal rendahnya harga beli di tingkat petani, melainkan juga lemahnya posisi tawar petani dalam rantai industri kelapa.
“Memang petani menderita. Padahal beberapa tahun belakangan sempat ada masa di mana petani merasa senang dan sejahtera. Namun kondisi itu tidak bertahan lama,” ujar Iwan Taruna.
Ia mengungkapkan, dirinya bersama Bupati Inhil telah berupaya memperjuangkan nasib petani hingga mendatangi Kementerian Pertanian. Namun persoalan mendasar belum juga teratasi: petani masih kekurangan kejelasan informasi harga, serta akses yang terbatas terhadap pasar dan industri pengolahan.
“Posisi tawar petani hari ini sangat lemah di hadapan industri. Mereka tidak tahu harga yang wajar dan ke mana sebaiknya hasil kelapanya dijual,” tegasnya.
Janji Pabrik Belum Kunjung Nyata, Kekecewaan semakin mendalam ketika menyangkut janji hilirisasi. Menurut Iwan, rencana pembangunan pabrik yang dijanjikan pemerintah pusat justru berujung ketidakpastian.
“Beberapa pabrik yang dijanjikan pemerintah pusat itu nyatanya hanya janji yang tidak terbukti,” tandasnya.
Ia mengakui Bupati Inhil sempat menyampaikan kekecewaan keras atas tertundanya pembangunan industri yang seharusnya menjadi solusi utama bagi persoalan kelapa. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi keteguhan Bupati yang terus mendesak pemerintah pusat agar janji membangun industri kelapa di daerah penghasil benar-benar dilaksanakan.
Diduga Ada Kepentingan Tersembunyi, Terkait batal atau tertundanya pembangunan pabrik tersebut, Iwan menduga adanya tarik-menarik kepentingan di tingkat pusat.
“Di pusat ternyata banyak pemain yang berkepentingan. Kita sulit memahami arah kebijakannya. Akhirnya pabrik yang diharapkan tidak jadi dibangun di Indragiri Hilir,” ujar Iwan.
Pernyataan itu sekaligus menjadi kritik terhadap pola kebijakan hilirisasi yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada daerah penghasil bahan baku. Padahal Inhil merupakan salah satu wilayah penghasil kelapa terbesar. Ironisnya, ketika harga bergejolak dan petani lemah dalam tawar-menawar, industri pengolahan yang memberi nilai tambah justru belum tumbuh di tempatnya.
Petani Jangan Sekadar Pemasok Bahan Mentah Sementara itu, salah seorang pengamat ekonomi menegaskan bahwa hilirisasi tidak boleh hanya menjadi slogan atau seremoni belaka.
“Petani harus menjadi bagian utama dalam ekosistem industri ini, bukan hanya sekadar pemasok bahan mentah,” ujarnya.
Kehadiran industri pengolahan di daerah akan menciptakan kepastian harga, meningkatkan nilai jual hasil kebun, membuka lapangan kerja, serta mendongkrak perekonomian warga secara nyata. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan daerah perlu segera duduk bersama mencari kejelasan pasti soal rencana pembangunan industri kelapa di Inhil.
Bagi masyarakat Inhil, persoalan ini bukan sekadar soal harga hari ini. Ini menyangkut masa depan jutaan pohon kelapa, penghidupan ribuan keluarga petani, dan arah perekonomian daerah yang sudah puluhan tahun bergantung pada komoditas ini.
Hilirisasi tidak boleh berhenti di atas kertas. Jika Inhil yang menghasilkan kelapa, maka sudah sepatutnya keuntungan dan nilai tambahnya kembali dinikmati oleh masyarakat Inhil pula.
Kini pertanyaan besarnya bukan lagi kapan hilirisasi dimulai, melainkan siapa yang membuatnya tertunda dan untuk kepentingan siapa kebijakan tersebut berjalan.*
Berita
