Iklan


 

Dinilai Belum Tepat, IPNU Riau Minta Pemerintah Evaluasi Kenaikan BBM Bersubsidi

Wednesday, September 7, 2022 | September 07, 2022 WIB Last Updated 2022-09-07T11:43:07Z

PEKANBARU,  - Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pertalite yang semula Rp 7.650 kini menjadi Rp 10.000 per liter, Pertamax naik dari dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter, dan Solar subsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter.

Kenaikan harga tersebut tentu berdampak pada semua sektor di masyarakat. Mulai dari kenaikan harga-harga pokok, naiknya tarif moda transportasi, dan lainnya, sehingga dikhawatirkan terjadinya inflasi yang akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional akibat menurunnya daya beli masyararakat diakibatkan naiknya beberapa harga-harga di pasaran. 

Hal ini juga disampaikan oleh Ketua PW IPNU Riau, Mhd Manshur. Menurutnya, beberapa persoalan tersebut akan menghambat pemulihan ekonomi nasional pasca diterpa badai pandemi Covid-19.

"Tak hanya itu, dampak kenaikan harga BBM juga dirasakan oleh kalangan pelajar. Kenaikan harga BBM ini akan mengakibatkan kebutuhan pelajar menjadi naik. Salah satunya adalah kebutuhan transportasi pelajar, terkhusus di daerah yang masih sangat minimnya sarana transportasi yang ramah pelajar," ungkap pria yang kerap disapa Manshur itu.

Selain akan memicu kenaikan harga transportasi umum, di mana sebagian besar pelajar menjadi pengguna utama transportasi umum, kenaikan harga BBM ini dikhawatirkan akan berdampak juga pada kenaikan harga kebutuhan sekolah, mulai dari biaya SPP, buku, seragam dan lain-lain, yang pada akhirnya akan menjadi beban bagi orang tua dalam memberikan pendidikan untuk anak-anaknya. Sehingga bukan tidak mungkin akan berpotensi banyaknya siswa yang putus sekolah akibat mahalnya biaya penunjang pendidikan.

"Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi covid 19. Pelajar juga menjadi bagian dari terdampak, terkhusus bagi daerah yang belum terpenuhi fasilitas alat transportasi khusus pelajar. Tentu akan menambah jumlah kebutuhan," pungkas mantan Ketua PC IPNU Kep. Meranti itu.

Meskipun menurut data BPS pada tahun 2021 sebanyak 22,66% siswa SD/sederajat dan 22,24% siswa SMP/sederajat, siswa pada jenjang SMA/sederajat (16,46%) dan perguruan tinggi (9,60%) telah menerima beasiswa pendidikan, namun perlu diingat, bahwa hal itu masih belum mengcover jumlah siswa miskin di Indonesia yang mencapai 223.634 orang di Indonesia. 

"Di tengah carut-marutnya sistem dan akses pendidikan yang belum merata di tengah-tengah masyarakat, kenaikan harga BBM justru akan menambah persoalan baru. Kita dari PW IPNU Riau tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, dan meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut," tutup Manshur

Editor: Arsyad*"

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Dinilai Belum Tepat, IPNU Riau Minta Pemerintah Evaluasi Kenaikan BBM Bersubsidi

Trending Now

Iklan

iklan