.jpeg)
OPINI,--Dalam ajaran agama, kekuasaan bukanlah kemuliaan, melainkan amanah. Ia bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan manusia, melainkan kelak di hadapan Allah SWT. Karena itu, ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 tak kunjung disahkan, yang sesungguhnya tertahan bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan amanah besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, masyarakat berharap hadirnya keberkahan serta keberpihakan negara. Namun di saat kebutuhan hidup meningkat, keterlambatan pengesahan APBD justru memperlambat perputaran ekonomi, menghimpit usaha kecil, dan menempatkan rakyat kecil sebagai pihak yang paling terdampak. Kritik yang disampaikan Ketua DPD PW-MOI Indragiri Hilir, Fitra Andriyan, patut menjadi alarm keras bagi semua pihak bahwa persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut.
Islam mengajarkan bahwa pemimpin adalah pelayan umat. Rasulullah SAW bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
Maka sungguh memprihatinkan jika perbedaan pandangan, tarik-menarik kepentingan, dan ego sektoral antara Eksekutif dan Legislatif justru menjadikan rakyat sebagai korban pertama.
APBD bukan milik segelintir elit di ruang kekuasaan. Ia adalah titipan rakyat, hasil dari keringat dan doa masyarakat. Menahannya karena kepentingan politik sama artinya dengan menunda hak rakyat. Ketika pembangunan tertunda, pelayanan publik terhambat, dan ekonomi melambat, di situlah dosa sosial perlahan mengendap. Allah SWT telah mengingatkan, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.” (An-Nisa: 58).
Sudah seharusnya Eksekutif dan DPRD menundukkan ego, melunakkan hati, dan duduk bersama dengan niat yang lurus. Bukan untuk mencari menang atau kalah, tetapi untuk mencari ridha Allah dan keselamatan rakyat. Dialog yang jujur, keterbukaan kepada publik, serta keberanian mengambil keputusan adalah bentuk ibadah sosial yang mulia dan bernilai tinggi di sisi Allah SWT.
Pada akhirnya, jabatan akan berakhir dan kursi akan ditinggalkan. Namun hisab di hadapan Allah SWT tak pernah berhenti. Jangan sampai APBD yang tertahan hari ini menjadi saksi yang memberatkan di akhirat kelak. Semoga para pemimpin disadarkan bahwa mempercepat pengesahan APBD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud iman, keadilan, dan keberpihakan sejati kepada rakyat.
Wallahu A’lam.
.jpeg "Author by Fitra Andriyan")
