.jpg)
ARDnusantara.com, INDRAGIRI HILIR – Ketua Aliansi Media Indragiri (AMI) meminta Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil untuk segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Pihaknya mendesak agar diajukan permohonan resmi kepada PT Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terkait kemudahan pembelian bahan bakar minyak (BBM).
Dalam permohonan tersebut, diminta agar harga pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar dapat dilakukan dengan nilai di bawah Rp 100.000 serta tidak diwajibkan menggunakan sistem barcode, khususnya untuk kebutuhan operasional pompong dan speed boat.
"Kami meminta Pemerintah Kabupaten Inhil dan DPRD Inhil untuk segera menyurati atau mengajukan permohonan ke pihak Pertamina dan Kementerian ESDM. Kami berharap ada kebijakan khusus, di mana pembelian Pertalite dan Solar untuk kebutuhan pompong serta speed boat bisa dilakukan dengan harga di bawah Rp 100.000 dan tidak perlu menggunakan barcode," tegas Ketua Aliansi Media Indragiri, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, aturan pembelian minimal dan penggunaan barcode saat ini seringkali menyulitkan para pengusaha kapal maupun masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor transportasi air. Padahal, kebutuhan BBM untuk armada laut tersebut sangat mendesak dan fleksibel.
"Kebutuhan BBM untuk transportasi air ini sangat tinggi dan sifatnya mendesak. Jika aturannya terlalu rumit dan nominal pembeliannya dibatasi minimal, hal ini akan memberatkan dan menghambat aktivitas pelayaran serta ekonomi masyarakat pesisir," tambahnya.
Oleh karena itu, Aliansi Media Indragiri berharap adanya solusi kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat, sehingga operasional pompong dan speed boat tetap berjalan lancar tanpa kendala teknis maupun biaya yang memberatkan.
"Kami berharap aspirasi ini didengar dan segera ditindaklanjuti demi kelancaran ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau di Inhil," pungkasnya.
Redaksi
.jpg)
