ARDnusantara.com, TEMBILAHAN - Isi percakapan dalam grup WhatsApp internal DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bocor dan tersebar luas ke publik, memicu reaksi keras dari berbagai pihak.
Pembicaraan tersebut diduga memuat rencana penyuapan media untuk tujuan tertentu, serta pembahasan mengenai "jatah" Rp.5 miliar sebagai imbalan dukungan terhadap wacana kebijakan Pemkab Inhil terkait pinjaman Rp.200 miliar ke PT SMI (Persero).
Badan Kehormatan (BK) DPRD Inhil pun turun tangan menanggapi isu sensitif ini. Menurut BK, percakapan dalam grup WhatsApp internal DPRD Inhil dilakukan oleh oknum-oknum wakil rakyat yang seharusnya menjunjung tinggi kode etik lembaga.
Kasus ini berpotensi mencoreng integritas wartawan/jurnalistik dan perusahaan media di Inhil. Beberapa organisasi pers dan perusahaan media di Inhil mengecam keras tindakan oknum-oknum tersebut.
Pernyataan yang dilontarkan dinilai ironis dan tidak etis, mengingat oknum-oknum tersebut adalah figur publik yang seharusnya menjaga ucapan dan pikiran, terlebih sebagai wakil rakyat. Profesi wartawan/jurnalistik yang bertugas mencari dan mempublikasikan berita, dianggap tabu jika diukur dengan nominal uang demi pencitraan.
Usai rapat sidang paripurna ke-30 DPRD Inhil di Gedung DPRD Inhil jalan Soebrantas, Tembilahan, Senin (1/12/2025) pagi, Ketua Badan Kehormatan DPRD Inhil, Edi Gunawan (Asun), menyatakan penyesalannya atas kejadian ini. Ia menegaskan bahwa BK akan segera menggelar rapat untuk menindaklanjuti masalah ini.
"Ini kan baru terjadi, ya kita akan tindak lanjuti. Apakah BK menunggu laporan masyarakat dan dari DPRD seperti apa, dan mungkin kita BK akan rapat dulu seperti apa menindaklanjutinya," ujar Asun kepada awak media.
Ketua BK juga menyampaikan langkah-langkah yang akan diambil untuk menindaklanjuti kasus ini.
“Kita akan mencari tahu kenapa chat internal bisa keluar dan tersebar. Itu yang pertama. Kedua, kita juga akan menelusuri isi chat tersebut, terutama terkait pembicaraan soal akan membayar media,” tegas Edi Gunawan.
Edi Gunawan menekankan bahwa kebocoran percakapan internal merupakan masalah serius yang menyangkut kehormatan lembaga. Selain itu, isu pembayaran media dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat jika tidak diklarifikasi.
Asun menegaskan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan kesalahan fatal dan mencoreng citra lembaga legislatif DPRD Kabupaten Inhil.
Redaksi
Rd
