"Kami melihat dengan prihatin perkembangan terkait APBD Inhil tahun ini. Banyak proyek penting seperti pembangunan infrastruktur jalan raya, renovasi sekolah dan puskesmas, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah direncanakan sejak awal tahun kini terhenti tanpa dukungan anggaran yang jelas," ucap M. Arsyad dalam jumpa pers di sekretariat Aliansi Media Indragiri, Tembilahan.
Menurutnya, keterlambatan dalam pemberlakuan APBD tidak hanya menghambat pertumbuhan dan kemajuan daerah, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, Aliansi Media Indragiri mendorong Pemerintah Kabupaten Inhil untuk mengambil inisiatif aktif atau "jemput bola" dalam menyelesaikan permasalahan yang menghambat proses pengesahan anggaran.
"Kami meminta pemda untuk lebih proaktif berkoordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk DPRD, Jangan tunggu masalah datang menghampiri, tapi ambil langkah konkret untuk menemukan titik temu dan menyelesaikan pembahasan APBD secepat mungkin," tegasnya.
Informasi menunjukkan bahwa pembahasan APBD Inhil 2026 masih terkendala pada beberapa poin alokasi anggaran, terutama terkait sektor infrastruktur dan sosial.
"Sektor media siap menjadi mitra pemerintah dalam mengawal proses transparansi penggunaan anggaran. Kami berharap APBD dapat segera direalisasikan oleh provinsi sehingga pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Inhil," pungkas M. Arsyad.
Redaksi
